Korupsi BOS SMKN 2 Kalianda, Nezza : Kepsek Jangan Berlindung di Balik Audit BPK

LAMPUNG SELATAN — Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Nezza Artha, menyebut jika persoalan dugaan Korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kalianda harus segera mendapat atensi khusus dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. Sebab, persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut urusan kerugian negara, tetapi lebih kepada nasib masa depan generasi penerus bangsa yang menempuh jenjang pendidikan di sekolah tersebut.
‎
‎Bagi Nezza, hak jawab yang disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 2 Kalianda itu tidak secara otomatis membuktikan bahwa tidak ada persoalan dengan indikasi Korupsi dalam tata kelola dana BOS sekolah tersebut.
‎
‎”Bahkan opini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan BPK sekalipun tidak menjamin tidak ada Korupsi, karena lingkup pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas kelengkapan berkas administrasi. Contohnya dapat dilihat dari deretan perkara Korupsi yang sudah inkrah, bukankah semuanya diaudit oleh BPK, tapi faktanya gimana?,” ujarnya ketika diwawancarai media ini.
‎
‎Menurut Nezza, sejauh ini pihak satuan pendidikan yang tersandung dugaan Korupsi dana BOS selalu menggunakan dalih audit BPK sebagai bunker perlindungan, karena merasa publik dapat dibodohi dengan embel-embel sudah diaudit dan diperiksa.
‎
‎”Kalau memang mau transparan sekalian buka hasil auditnya gimana, rekomandasi yang diberikan seperti apa dan buka juga data realisasi dana BOS nya sekalian, jangan tanggung-tanggung,” cetus Nezza.
‎
‎Aktivis penggiat anti Korupsi ini juga memastikan pihaknya akan segera menyampaikan laporan pengaduan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk segera memeriksa dan mengevaluasi kinerja Kepala SMK Negeri 2 Kalianda.
‎
‎”Sebelum meneruskan kepada pihak penegak hukum dan inspektorat daerah untuk menindak substansi masalahnya, kami akan meminta pihak Disdikbud Lampung untuk melakukan pemeriksaan internal dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah itu,” tandas Nezza. (Redaksi)