LAMPUNG BARAT — Sepanjang tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp379.441.000. Sebuah nilai yang tidak sedikit hanya untuk urusan jalan-jalan oknum pejabat setempat yang dibiayai negara. Hal ini kontras dengan masih banyaknya fasilitas infrastruktur dalam kondisi babak belur yang terpaksa belum bisa diperbaiki dengan dalih keterbatasan anggaran. Menilik persoalan yang terjadi, komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bawah komando Bupati Parosil Mabsus kembali dipertanyakan.
Dari penelusuran yang dilakukan media ini, diketahui jika sepanjang tahun 2025 Dinas Sosial Lampung Barat menghabiskan anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin) sebesar Rp379.441.000 yang dibagi kedalam tiga kategori mata anggaran yaitu perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
Koordinator Jaringan Masyarakat Penggerak (JAMPER), Rudolf Haikal Fikri, menyebut jika besaran anggaran perjalanan dinas milik Dinsos Lambar tahun 2025 sangat berpotensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengingat mekanisme laporan penggunaan anggaran yang sangat rawan dimanipulasi.
”Apalagi besaran nominal anggaran yang dikeluarkan bukan jumlah sedikit, kalau dikalkulasikan setiap hari kerja selama satu tahun anggaran nilainya bisa mencapai jutaan Rupiah perhari,” ujar Rudolf.
Bagi aktivis yang fokus pada pengawasan anggaran negara ini, besaran biaya perjalanan dinas milik Dinsos Lambar sangat kontras dengan buruknya kondisi sebagian besar fasilitas infrastruktur yang ada. “Kita semua tahu kalau sejak tahun 2024 pemerintah terpaksa mengurangi porsi belanja infrastruktur demi efisiensi anggaran, lah ini Dinsos Lambar malah menghabiskan ratusan juta Rupiah hanya untuk perjalanan dinas,” urainya.
Sekarang ini, lanjut Rudolf, komitmen efisiensi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bawah komando Bupati Parosil Mabsus kembali dipertanyakan, sebab jangan sampai proses penghematan yang dilakukan hanya menyasar anggaran untuk masyarakat, sementara anggaran untuk para pejabat lancar jaya tanpa adanya pengurangan yang efektif.
”Jangan jadikan dalih efisiensi hanya untuk menimbulkan rasa ketimpangan dan ketidakadilan ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih terpuruk. Kalo sudah begini, bukan hanya Dinsos tapi semua jajaran Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat akan menerima stigma negatif dari masyarakat yang sudah jengah dengan kelakuan para oknum pejabat korup yang menyengsarakan rakyat,” tandasnya.
Hingga naskah ini dilansir, awak media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinsos Lampung Barat terkait serapan anggaran perjalanan dinas tersebut. (Redaksi)
Habiskan Rp379 Juta, Anggaran perjadin Dinsos Lambar Rawan Korupsi.
